Assassin’s Creed Shadows Ditanggapi Oleh Perdana Menteri Jepang Hari Ini, Terkait Adegan Penghancuran Kuil.

Baru-baru ini Perdana Menteri Jepang, Shigeru Ishibba telah menangapi pertanyaan tentang Assassin’s Creed Shadows hari ini saat rapat konferensi resmi pemerintah. Dilansir dari IGN Asia menurut beberapa laporan yang beredar bahwa Perdana Menteri Ishiba mengecam game besutan Ubisoft tersebut atas kekhawatiran tentang pengambaran kuil-kuilnya, yang ternyata dinilai terlalu kontroversial.

IGN telah mengajukan pertanyaan dan jawaban melalui kolega mereka di Jepang untuk mendapatkan terjemahan yang akurat serta membantu dalam memahami kejadian yang sebenarnya terjadi.

Sebagai latar belakang, Ubisoft telah meminta maaf beberapa kali menjelang penundaan Assassin’s Creed Shadows yang lama karena aspek permainan dan pemasarannya yang membuat marah beberapa pihak di Jepang.

Beberapa orang menyatakan rasa frustasi akan ketidakakuratan dalam penggambaran game tersebut terhadap era sengoku, yang berakhir tim pengembang mengeluarkan permintaan maaf dan mengatakan bahwa game tersebut tidak dimaksudkan untuk menjadi representasi fakta sejarah tetapi sebaliknya “sebuah fiksi sejarah yang menarik.”

Ubisoft juga menekankan kolaborasinya dengan konsultan dan sejarawan eksternal, tetapi “meskipun ada upaya berkelanjutan ini, kami mengakui bahwa beberapa elemen dalam materi promosi kami telah menimbulkan kekhawatiran dalam komunitas Jepang, atas hal ini, kami dengan tulus meminta maaf.”

Pembuat figur koleksi PureArts juga menarik patung Assassin’s Creed Shadows dari penjualan menggunakan gerbang Torii berkaki satu, yang menurut beberapa orang cukup menyinggung. Dengan semua ini, Ubisoft telah meluncurkan Assassin’s Creed Shadows dengan tingkat kontroversi tidak hanya di Jepang, tetapi juga dengan beberapa penggemar barat yang khawatir tentang penggambaran negara tersebut.

Assassin’s Creed Shadows Ditanggapi Shigeru Ishiba

Pertanyaan tentang Assassin’s Creed Shadows ini diajukan oleh Anggota DPR Jepang, Hiroyuki Kada yang mengatakan:

“Saya khawatir mengizinkan pemain untuk menyerang dan menghancurkan lokasi dunia nyata dalam permainan tanpa izin dapat mendorong perilaku serupa di kehidupan nyata. Pejabat kuil dan penduduk setempat juga khawatir tentang hal ini. Tentu saja, kebebasan berekspresi harus dihormati, tetapi tindakan yang merendahkan budaya lokal harus dihindari.”

– Hiroyuki Kada

Perdana Menteri Ishiba menanggapi:

“Bagaimana menyelesaikan masalah ini secara hukum, itu yang perlu kita bicarakan dengan Kementerian Perekonomian, Perdagangan, dan Industri, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Olahraga, Ilmu Pengetahuan, dan Teknologi, serta Kementerian Luar Negeri.

“Merusak tempat suci tidak mungkin dilakukan – itu adalah penghinaan terhadap bangsa itu sendiri. Ketika Pasukan Bela Diri dikerahkan ke Samawah, Irak, kami memastikan mereka mempelajari adat-istiadat Islam terlebih dahulu. Menghormati budaya dan agama suatu negara adalah hal yang mendasar, dan kami harus menegaskan bahwa kami tidak akan begitu saja menerima tindakan yang mengabaikannya.”

– Shigeru Ishiba

Konteks yang perlu dipahami adalah bahwa Jepang telah mencatat rekor jumlah pengunjung luar negeri setelah negara itu membuka kembali perbatasannya setelah pandemi dan daya tarik yen yang lemah. Dalam rapat anggaran pemerintah ini, politisi Hiroyuki Kada mengaitkan keluhannya terhadap Assassin’s Creed Shadows dengan subjek kontroversial tentang apa yang disebutnya “pariwisata berlebihan” dan peningkatan vandalisme dan grafiti yang dirasakan di Jepang.

Argumennya adalah jika pemain mampu merusak kuil atau menyakiti individu dengan kata dan dalam sebuah permainan, mereka ungkin akan terinspirasi untuk melakukannya dalam kehidupan nyata saat mereka datang mengunjung Jepang. Hal ini mirip dengan argumen lama bahwa Call of Duty atau Grand Theft Auto menginspirasi kekerasan yang ditiru.

Perdana Menteri Jepang Shigeru Ishiba menanggapi bahwa jika tindakan tersebut dilakukan di dunia nyata, ia akan menentangnya “jika” memiliki pengaruh yang berbeda disini. Komentarnya ditujukan pada tindakan tiruan di dunia nyata secara teoritis, bukan pada permainan itu sendiri.

Sementara Masaki Ogushi (Wakil Menteri Ekonomi, Perdagangan, dan Industri) menanggapi bahwa badan-badan pemerintah akan bekerja sama untuk menangani masalah-masalah “jika kuil tersebut meminta konsultasi,”, itu lagi-lagi adalah sebuah kemungkinan besar, dan bagaimanapun, dalam sebuah karya ekspresi artistik Ubisoft mungkin akan secara hukum jelas menggunakan kuil tersebut berdasarkan Konstitusi Jepang.

Tanggapan dari kedua menteri tersebut samar-samar dan tampaknya tidak akan menghasilkan tindakan tertentu, terutama karena Ubisoft tampaknya telah mengatasi masalah ini secara proaktif dengan patch hari pertama – menunjukkan bahwa mereka mungkin lebih peka terhadap perasaan warga Jepang dibandingkan dengan yang diperkirakan Kada.