Partai Politik Di Jepang Kena Amuk Netizen Karena Ingin Regulasikan Konten Anime dan Game Agar Tetap “Wholesome”

Menjelang pemilu Jepang 20 Juli, sebuah partai oposisi populis bernama Sanseito telah menuai banyak kebingungan dan kritik dari masyarakat Jepang di dunia maya atas usulan langkah-langkah politik terkait gim video, anime, dan manga. Meskipun Sanseito merupakan partai minoritas, berdasarkan perkiraan saat ini, partai ini diperkirakan akan meraih sejumlah besar kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Jepang.

Di situs resminya, Sanseito menyoroti industri hiburan Jepang (khususnya anime, manga, dan gim video) sebagai “industri inti”, yang menghasilkan pendapatan tahunan yang sebanding dengan ekspor semikonduktor negara tersebut. Sanseito mengatakan bahwa bentuk-bentuk media ini “melampaui batas hiburan, menjadi alat penting bagi diplomasi budaya dan pengaruh internasional Jepang.” Oleh karena itu, partai ini bermaksud untuk mendukung ekspansi industri ini melalui beberapa langkah.

Beberapa strategi yang diusulkan ini serupa dengan apa yang telah dibicarakan oleh inisiatif Cool Japan milik pemerintah dalam beberapa tahun terakhir – seperti berinvestasi dalam pendidikan sumber daya manusia, meningkatkan kondisi kerja bagi para kreator, dan mendukung bisnis dalam memasuki pasar global. Namun, ada satu poin penting dalam strategi Sanseito yang telah menimbulkan kontroversi. Usulan terakhir mereka adalah “Mendelegasikan wewenang kepada Badan Urusan Kebudayaan untuk memastikan perkembangan manga, anime, dan gim yang sehat sebagai budaya, alih-alih menilai nilainya berdasarkan alasan ekonomi.”

Pernyataan ini menuai kritik karena ambiguitasnya (tidak menjelaskan apa sebenarnya yang dimaksud dengan “delegasi wewenang”) dan karena pernyataan tersebut menyiratkan bahwa negara harus terlibat dalam memantau seberapa “sehat” gim dan anime tersebut. Hal terakhir ini dipandang sebagai ancaman terhadap kebebasan berekspresi oleh banyak komentator Jepang di X. Y.

Meskipun banyak tanggapan ini juga menyebutkan hak cipta, penting untuk dicatat bahwa kebijakan Sanseito tidak secara eksplisit menyebutkan pengalihan hak cipta kepada negara. Namun, sikap partai dalam mengatur hiburan tampaknya telah memberikan pukulan telak, terutama karena hal ini terjadi di saat sensitivitas terhadap penyensoran di kalangan gamer dan penggemar anime sedang meningkat.